Tubaba-hudhudnews.com
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jeritan Rakyat Tertindas (Jerat) DPW Provinsi Lampung, Tama, meminta kepada pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas dengan adanya dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi pada tubuh dinas perikanan Kabupaten Tubaba
“Seharusnya inspektorat jangan hanya tinggal diam saja segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), Jika di temukan adanya dugaan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi pada dinas yang dia maksud,”Tegas Tama saat di konfirmasi media melalui sambungan telpon seluler, pada (12/03/2025).
Bahkan dalam waktu dekat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jerat akan mengambil langkah hukum.
“Setelah kami mempelajari terkait dugaan penyimpangan tersebut maka Secepatnya akan melaporkan secara tertulis ke Polda Lampung serta Kejaksaan Tinggi Lampung untuk di tindaklanjuti,”ungkapnya.
Di beritakan sebelumnya.
Terkait dugaan rekayasa dan mark up anggaran tahun 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, kini semakin terkuak.
Berdasar informasi yang dihimpun media, terdapat sejumlah anggaran kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tubaba yang dilaksanakan pada tahun 2024, diantaranya adalah Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap mencapai Rp.50 juta dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Rp.100 juta.
Kemudian, Dinas Perikanan juga menganggarkan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Rp.14,6 juta. Lalu menganggarkan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Rp.210 juta, serta Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Rp.50 juta.
Pada kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Rp.75 juta. Selanjutnya, Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Rp.50 juta.
Tidak hanya itu, Dinas Perikanan Tubaba juga menganggarkan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp.12 juta, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.12 juta, serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencapai Rp.50 juta.
Sementara saat dikonfirmasi media beberapa waktu lalu, Plt. Kepala Dinas Perikanan Tubaba Rasman, enggan menjelaskan terkait realisasi anggaran yang telah dilakukan.
“Ya nanti saja, kami sedang menunggu BPK RI untuk melakukan pemeriksaan di bulan Februari ini, untuk semua bidang juga belum saya kumpulkan untuk membahas terkait persoalan itu,” elaknya. saat dikonfirmasi pada (30/01/2025).
Sebelumnya ,Patria, Kabid Dinas Perikanan tepatnya Bidang PDSPP, secara terang-terangan mengakui terdapat kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dilaksanakan.
“Kalau bidang saya itu anggarannya cuma Rp.50 juta saja, tapi jujur kita gunakan hanya Rp.25 juta, sisanya ya untuk kepentingan kita. Namun, kita buat pelaporan tetap terealisasi sepenuhnya,” ungkapnya.
Terpisah, Guntur, Kabid Perikanan Tangkap dan PSDP, juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara penuh proses pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2024.
“Semua itu yang mengerjakan penyuluh dan tenaga teknis, saya pun tidak tahu sama sekali, apalagi soal anggaran, sebab semua mereka yang membuat perencanaan dan pelaksanaannya, anggaran saya kecil. Itu juga banyak kasi dan staf saya yang banyak turun ke lapangan, seperti kegiatan untuk sosialisasi, lokasi nya di Tiyuh (Desa) Penumangan, Panaragan dan Tiyuh Pagar dewa, anggarannya itu kecil tidak sampai Rp.50 juta,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Budidaya Ikan Sutyono Jati Utomo, yang juga mengelola anggaran cukup besar tidak pernah berada dikantor dan tidak bisa dihubungi yang terkesan menghindari awak media.
Dari informasi yang dihimpun media dan sejumlah keterangan yang didapat, sejumlah kegiatan yang telah direalisasikan diduga kuat tidak sesuai dengan laporan di lapangan, sehingga memunculkan dugaan adanya mark up hingga kegiatan fiktif yang dilakukan Dinas Perikanan Tubaba.(San)