HUD HUD JAMBI-
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 seharusnya menjadi momentum untuk merayakan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Namun bagi sebagian masyarakat Jambi, kemerdekaan belum sepenuhnya terasa ketika berbagai persoalan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, hingga penegakan hukum masih menjadi tanda tanya besar.
Atas kondisi tersebut, Ketua DPD GRIB Jaya Provinsi Jambi, Hairul Amri Prastio, menyatakan bahwa pihaknya tengah mendorong konsolidasi masyarakat. Ia menyebut sekitar 5.000 rakyat Jambi diklaim akan ikut dalam agenda “pesta kemerdekaan” di depan Kantor Gubernur Jambi sebagai bentuk kritik terbuka terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Bukan pesta dalam arti hura-hura, Hairul menyebut kegiatan tersebut sebagai simbol bahwa rakyat ingin mengambil kembali ruang publik untuk menyampaikan kegelisahan dan tuntutan mereka.
“Kemerdekaan itu bukan cuma upacara, bukan cuma pasang bendera, bukan cuma pidato. Kalau rakyat masih bertanya ke mana uang negara, ke mana keadilan, dan kenapa hukum terasa berbeda ketika berhadapan dengan pejabat, maka kita harus berani bersuara,” tegas Hairul.
“Merdeka atau Makzulkan”
Menurut Hairul, slogan “Merdeka atau Makzulkan” yang diusung pihaknya merupakan bentuk tekanan politik dan moral agar penyelenggara pemerintahan tidak alergi terhadap kritik.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti memvonis seseorang telah melakukan tindak pidana. Namun, menurutnya, setiap dugaan yang menyangkut penggunaan uang negara dan kewenangan pejabat publik harus dibuka, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Salah satu persoalan yang kembali disoroti adalah munculnya nama Gubernur Jambi dalam pemberitaan dan proses persidangan terkait perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan anggaran pendidikan.
Hairul mempertanyakan mengapa setiap informasi atau penyebutan nama pejabat dalam perkara hukum tidak segera dijelaskan kepada publik secara terang-benderang.
“Kami tidak sedang menghakimi. Kami meminta diperiksa. Kalau tidak terlibat, jelaskan dan buktikan. Kalau memang ada indikasi, aparat penegak hukum jangan takut melakukan pendalaman. Jangan sampai rakyat melihat hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan,” ujarnya.
Kesehatan Jambi: Anggaran Besar, Rakyat Masih Berobat Keluar Daerah
Sorotan berikutnya diarahkan pada sektor kesehatan.
Hairul menyinggung persoalan fasilitas dan alat kesehatan di rumah sakit pemerintah, termasuk penggunaan anggaran yang disebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ia juga menyoroti kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 16 Juli 2026 ke Jambi. Menurut Hairul, kunjungan pejabat pusat seharusnya tidak berhenti pada agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai ketika pejabat pusat datang semuanya terlihat bagus, alat kesehatan ditampilkan, pelayanan dibuat seolah-olah sempurna. Setelah rombongan pulang, rakyat kembali menghadapi kenyataan yang sama,”katanya.
Ia menilai pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran kesehatan, termasuk memastikan apakah seluruh program dan pengadaan yang dibiayai APBN maupun APBD benar-benar terealisasi sesuai perencanaan.
Hairul bahkan meminta lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan negara melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Kalau memang semuanya sudah benar, buka datanya. Kalau ada masalah, periksa. Kami meminta KPK, Kejaksaan, dan aparat terkait tidak hanya datang ketika kasus sudah viral. Pencegahan dan pemeriksaan harus dilakukan sejak ada indikasi,” tegasnya.
Rp1,5 Triliun Proyek Multiyears Ikut Dipertanyakan.
Tidak berhenti pada kesehatan, GRIB Jaya Jambi juga kembali mempertanyakan sejumlah proyek strategis daerah yang masuk skema multiyears 2022–2024 dengan nilai keseluruhan yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain:
* Jalan Simpang Pudak–Suak Kandis, Muaro Jambi, dengan nilai yang disebut sekitar Rp381 miliar;
* Jalan Simpang Pelawan–Batang Asai, Sarolangun, sekitar Rp244 miliar;
* Pembangunan Jambi Islamic Center, sekitar Rp150 miliar;
* Pembangunan Stadion Swarnabhumi di Pijoan, sekitar Rp250 miliar;
* serta sejumlah pekerjaan peningkatan ruas jalan lainnya.
Hairul mempertanyakan apakah seluruh pekerjaan tersebut telah memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
“Kita jangan hanya sibuk menghitung berapa triliun uang yang dianggarkan. Pertanyaan paling penting adalah: apa yang rakyat dapatkan?”
Menurutnya, proyek bernilai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah harus memiliki standar pengawasan yang jauh lebih ketat.
“Kalau jalan cepat rusak, kalau bangunan bermasalah, kalau hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, jangan kemudian rakyat yang disuruh menerima. Uang itu uang rakyat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
GRIB: Jangan Sampai Jambi Jadi Negeri Kekuasaan
Hairul mengatakan keresahan masyarakat bukan muncul tiba-tiba. Ia menyebut kritik terhadap pemerintah harus dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial.
Ia menolak anggapan bahwa kritik kepada gubernur berarti anti-pemerintah.
“Kami bukan anti-pemerintah. Justru kami ingin pemerintah bekerja benar. Kami tidak punya kepentingan meminta proyek, tidak punya kepentingan meminta jabatan. Kepentingan kami sederhana: uang rakyat jangan dimainkan, hukum jangan dipermainkan, dan pembangunan jangan dijadikan panggung pencitraan,” ujarnya.
Menurut Hairul, pejabat publik harus siap diperiksa ketika muncul dugaan persoalan.
“Jabatan itu bukan tameng hukum. Kursi gubernur bukan benteng kekebalan. Ketika ada dugaan yang menyangkut kepentingan publik, siapa pun harus siap memberikan penjelasan,” katanya.
Ia pun meminta DPRD Provinsi Jambi tidak hanya menjadi penonton.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan harus berani membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Jangan sampai rakyat yang berteriak, DPRD diam. Jangan sampai masyarakat turun ke jalan, baru pejabat sibuk mencari alasan. Rakyat memilih mereka untuk mengawasi pemerintahan, bukan untuk menjadi penonton kekuasaan,” ucap Hairul.
“Kami Tidak Takut Mengkritik”
Hairul menegaskan bahwa GRIB Jaya akan terus mengawal berbagai persoalan di Jambi melalui jalur konstitusional dan mekanisme hukum yang tersedia.
Ia meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap setiap laporan atau informasi yang memiliki dasar dan bukti.
“Kami tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti. Kami meminta hukum bekerja. Periksa semua yang perlu diperiksa. Audit semua yang perlu diaudit. Buka semua yang perlu dibuka. Kalau bersih, ya katakan bersih. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum,” tegasnya.
Baginya, kemerdekaan tidak boleh berhenti pada slogan.
“Apa arti merdeka kalau rakyat takut menyampaikan kritik? Apa arti merdeka kalau masyarakat miskin kesulitan mendapatkan pelayanan? Apa arti merdeka kalau uang rakyat tidak jelas ke mana arahnya? Dan apa arti merdeka kalau hukum bisa terasa berbeda antara rakyat biasa dan orang yang punya kekuasaan?”
Hairul menutup pernyataannya dengan pesan keras kepada seluruh penyelenggara pemerintahan di Provinsi Jambi.
“Kami ingin Jambi menjadi daerah yang bermartabat, bukan daerah yang dikuasai oleh kepentingan segelintir orang. Rakyat punya hak untuk bertanya, mengkritik, mengawasi, dan menuntut transparansi. Kalau pemerintah merasa benar, jangan takut diperiksa. Kalau semua berjalan sesuai aturan, buka semuanya kepada rakyat. Karena pada akhirnya, kekuasaan itu milik rakyat dan jabatan hanyalah amanah.”
“Merdeka bukan berarti bebas dari kritik. Merdeka berarti rakyat punya keberanian untuk mengatakan yang benar. Dan ketika kekuasaan mulai lupa kepada rakyat, rakyat wajib mengingatkan.”
“Hrn”
Kontributor: Herman
