Banyuasin , Sumsel – Hudhudnews.co
Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center ( FRIC ) Sumatera Selatan Melalui Arwin selaku Sekretaris Wilayah menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras terkait viral adanya vidio diduga tindakan yang tidak sesuai prosedur oleh oknum staf Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin terhadap aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisial ISL.
Insiden tersebut terjadi di ruang Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ketika ISL dan wartawan sedang melakukan proses konfirmasi terkait dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran honor guru di SD Negeri 19 Betung.
Alih-alih mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan dari pihak sekolah maupun dinas terkait, aktivis tersebut justru ditemui oleh oknum staf Pidsus Kejari Banyuasin berinisial RJ bersama puluhan orang yang diduga melakukan tindakan intimidasi dan upaya rekayasa Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Arwin Selaku Sekwil FRIC Sumsel menegaskan, bahwa peristiwa ini sangat memalukan dan merupakan bentuk yang sangat tidak pantas dari aparatur penegak hukum serta dapat merusak citra institusi Kejaksaan . Sabtu (28/2/2026).
“kami menegaskan bahwa LSM dan Media berpungsi sebagai kontrol sosial masyarakat yang telah diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan.”
“Jadi wajar dan sah bila mereka mengkonfirmasi Jika terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran negara, proses klarifikasi harus dilakukan dengan berdasarkan data faktual dan melalui mekanisme yang benar bukan dengan cara unjuk kekuatan atau bahkan dugaan merekayasa keadaan untuk melakukan OTT. ”
“Bahkan sebaliknya kejaksaan perlu menindaklanjuti dan lakukan pengusutan temuan LSM terkait dengan adanya dugaan penyelewengan anggaran dalam dinas pendidikan.
“Hal ini menunjukkan indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan kemungkinan adanya konflik kepentingan yang perlu diselidiki secara jelas dan mendalam.”
“Kami menghimbau pihak berwenang, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, untuk segera melakukan penyelidikan yang objektif dan transparan terkait kasus ini, serta mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan prosedur, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan tidak luntur , jangan sampai dugaan adanya kesalahan segelintir oknum berakibat rusaknya Citra dan marwah kejaksaan .” Tegas Arwin.
