Ketum Dan Sekjen DPP Serta Jajaran FRIC Seluruh Indonesia Mendukung Sikap Tegas Kapolri Memutuskan Bahwa Polri Tetap Di Bawah Presiden
Jakarta- Hudhudnews.co
Sekjen DPP FRIC, Deden Hardening sepakat bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden. Ini sejalan dengan keputusan Komisi III DPR yang menegaskan bahwa posisi Polri tidak akan diubah dan tetap di bawah Presiden. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap reformasi dan amanat konstitusional.
FRIC sendiri telah menegaskan komitmennya untuk mendukung Polri dan program-programnya. Ketua Umum FRIC, Dian Surahman, menekankan pentingnya soliditas dan loyalitas terhadap Polri dan FRIC , Senin (26/1/2026).
Selanjutnya “FRIC memandang bahwa pernyataan Kapolri merupakan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah bentuk penguatan institusi, bukan hanya bagi Polri itu sendiri, tetapi juga bagi negara dan kepala negara,” ujar Ketum FRIC H. Dian Surahman dalam pernyataan resminya di Jakarta.
Ia menegaskan, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang rantai komando, serta membuka ruang konflik kepentingan yang justru dapat melemahkan fungsi strategis Polri dalam merespons dinamika keamanan nasional secara cepat, tepat, dan profesional.
“Pernyataan Kapolri yang dengan tegas menolak jabatan menteri kepolisian, bahkan lebih memilih menjadi petani, menunjukkan integritas, ketulusan, dan komitmen beliau dalam menjaga marwah serta independensi institusi Polri. Ini adalah teladan kepemimpinan yang harus dihormati,” tambahnya.
FRIC juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh nasional, serta pemangku kepentingan untuk melihat persoalan ini secara objektif dan konstitusional, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan supremasi sipil, tanpa harus melemahkan institusi penegak hukum yang menjadi pilar utama stabilitas nasional.
( Arwin FRIC Sumsel)