Tubaba-Hudhudnews.com
Peryataan yang di keluarkan oleh presiden RI. H. Prabowo Subianto beberapa waktu lalu tentang Efesiensi anggaran kini menjadi satu alasan bagi para oknum pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan penggunaan anggaran.
Salah satunya yang terjadi di dalam tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD), Kabupaten Tulang Bawang Barat, Propinsi Lampung, Alih-alih mendapatkan Efesiensi di duga Ratusan Juta Rupiah Anggaran kegiatan di Mark up serta Fiktif.(17/03/2025).
Berdasarkan penelusuran yang di himpun media Badan Penanggulangan Bencana Daerah(Tubaba), pada Tahun 2024 telah merealisasikan anggaran kegiatan yang mencapai Ratusan juta Rupiah Lebih.
Namun satu di antara Kepala bidang (Kabid)pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD berinisial DR menyangkal bahwa hal tersebut tidak benar.
“Memang benar kami ada anggaran yang di maksud seperti pengadaan meubel dan mesin serta kegiatan lainya yang mencapai angka Rp.400 juta Rupiah tapi dana tersebut tidak kami cairkan karena pada tahun lalu kami mengalami efesiensi jadi kami kembalikan ke kas Daerah,”elaknya pada saat di konfirmasi melalui sambungan telpon WhatsApp.
Kendati demikian, DR berdalih bahwa selain kegiatan yang tidak di realisasikan terdapat juga beberapa anggaran lainya yang telah di laksanakan.
“Bidang saya itu ada tiga kegiatan dengan nilai anggaran sekitar Rp.100 juta, tapi sudah kita realisasikan semua itu untuk kegiatan sosialisasi semua,”dalihnya.
Bahkan, Sujatmiko kepala Badan yang di dampingi Putri bendahara BPBD setempat, membantah bahwa anggaran yang di maksud tersebut tidak di realisasikan.
“Kita mengalami Efesiensi jadi anggaran tidak kita ambil dan terserap, sebenarnya memang semua itu salah saya yang terlambat untuk mengurus pencairannya makanya tidak di ambil, tapi kalau untuk anggaran pemeliharaan mesin dan beberapa kegiatan lainnya itu kita serap anggaran ya,”elaknya.
Dia menjelaskan untuk anggaran yang telah terserap tersebut di antaranya seperti servis printer dua unit dengan total anggaran Rp.16 juta Rupiah kemudian untuk Adum dan pelayanan umum itu anggaranya sekitar 400 juta untuk belanja ATK dan lainya,”ungkapnya.
Selain itu putri juga membantah bahwa terdapat pula anggaran kegiatan yang telah di laksanakan sesuai dengan peruntukan.
“Evakuasi dan logistik itu kita serahkan pada masyarakat Tubaba yang mengalami musibah seperti rumah hancur dan kebanjiran, untuk total anggaranya itu sekitar Rp.100 juta lebih,”pungkasnya.
Terkait yang disampaikan pihak BPBD publik masih menunggu pihak berwenang untuk mendalami dugaan penyimpangan anggaran ini. Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk menyelidiki indikasi mark up dan kegiatan fiktif yang diduga terjadi di tubuh BPBD Tubaba.(San).
