Palembang – Hudhudnews.co – Sumsel
Demo yang di komandoi oleh Rahmat Sandi, SH selaku Direktur SIRA dan M. Sanusi , SH selaku Direktur SCW serta rekan-rekan aktivis dan pengiat sosial lainnya, mengecam keras pernyataan yang dilontarkan oleh seorang PJ Bupati Muara Enim inisial “AR” karena dinilai telah melecehkan para aktivis penggiat kontrol sosial pada beberapa waktu yang lalu melalui group sosial media,
Kamis(4/7/2024).
Menurut Rahmat Sandi, tindakan ini telah membuat gaduh ditengah masyarakat yang berpengaruh pada kondusifitas. karena apa yang telah dilontarkan oleh “AR” tersebut dianggap sudah sangat keterlaluan dan tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin yang baik dan anti kritik.
Maka dari itu, demi menjaga agar Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Muara Enim agar tetap kondusif dan tidak menimbulkan berbagai konflik perpecahan ditengah Masyarakat sampai menjelang Pilkada nanti, hari ini kami berbagai element penggiat control sosial yang ada di Sumatera Selatan yang tergabung dalam GABUNGAN PENGGIAT KONTROL SOSIAL SUMSEL MENGGUGAT berkoalisi melakukan aksi secara damai mendesak PJ Gubernur Sumsel untuk :
1.Segera merekomendasikan kepada Kemendagri RI untuk pencopotan Pj Bupati Muara Enim “AR” yang dinilai Arogan, Anti Kritik, tidak beretika dan Krisis moral.
2.Pj Bupati Muara Enim “AR” diduga telah melanggar tugas dan wewenang sebagai Pj Bupati sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 ayat (1) point 2 yaitu mememelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat.
3.Jika PJ Gubernur Sumsel tidak mampu mengakomodir aspirasi kami, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat PJ Gubernur Sumsel lebih baik hengkang dari bumi Sriwijaya.
4.Tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Pusat untuk mempertahanakan “AR” sebagai PJ Bupati Muara Enim yang dinilai minim prestasi, Arogan, Anti Kritik dan hanya bisa membuat gaduh di Masyarakat.
Di tempat yang sama, Sanusi menilai kinerja Pj Bupati Muara Enim dianggap tidak baik dan anti kritik dari masyarakat. Menurutnya tanpa adanya kritik dari aktivis maupun pihak lainnya, maka pembangunan di daerah tidak akan maju.
“Pj Bupati Muara Enim untuk direkomendasikan diganti, Kepada Pj Gubernur Sumatera Selatan karena dari tata cara dan seorang pejabat tidak mencerminkan bahwasanya kami merasa ada Ucapan dari Pj Bupati Muara Enim sangat melukai semua kawan-kawan Pengiat Kontrol Sosial yang ada di Sumatera Selatan ini,”ujarnya.
“Apabila aksi kami kali ini tidak direspon oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan dan apabila rekomendasi kami tdak di tanggapi, kami akan turun lagi aksi setiap hari kamis di Kantor Gubernur Sumsel sampai tuntutan kami di terima dan Pj Bupati Muara Enim di Ganti bahkan di Pecat,”pungkas Sanusi.
Aksi massa di terima oleh, Pj Gubernur Sunsel yang di Wakili oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekda Provinsi Sumsel Drs Yunan Helmi, M.Si menyampaikan izin dari Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah ibu Dr. Sri Sulastri tidak bisa menemui massa aksi, beliau sedang tugas luar.
“Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak / ibu yang telah menyampaikan informasi bagi kami terkait dengan Pelaksanaan Tugas Bupati Muaraenim oleh kawan-kawan tadi, bahwa kewenangan ini ada di Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,”ujarnya.
“Kami akan sampaikan aspirasi ini, Kepada Pimpinan Kami dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya ”tutupnya.
(arwin)