Tulang Bawang Barat.hudhudnews.co
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat,Menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggung jawaban ( LKPJ ) tahun anggaran 2022.
Kegiatan yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Tubaba. dihadiri Pj Bupati Tubaba Zaidirina, Ketua dan wakil ketua,anggota DPRD,Sekda, kepala SKPD, beserta jajaran.
zaidirina menyebutkan Rekomendasi yang diberikan merupakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya perbaikan pembangunan daerah di masa depan.
“Pada tahun 2022 yang lalu, sudah banyak keberhasilan yang kita capai di berbagai bidang, meskipun kita harus akui juga, masih terdapat kekurangan di sana-sini atau bahkan ketidak puasan di masyarakat, soal permasalahan pembangunan,” kata Zaidirina dalam sambutannya, senin (27/03)
Lanjutnya Zaidirina, Pilar ekonomi berdasarkan hasil penghitungan PDRB Tahun 2022 angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 13,233 Triliun Rupiah kontribusi dari sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar sebesar 43,98%.
Tulang Bawang Barat memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 4,49% pada Tahun 2022 dari target kita sebesar 4% atau terealisasi 12%,Ini juga meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 2,89%
Hal ini disebabkan Resesi ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid 19 sudah mulai pulih pendapatan perkapita juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 41,57 juta rupiah, di tahun 22 menjadi 45,69 juta. Untuk infrastruktur kondisi jalan mantap sebesar 66,76 dari sebelumnya 63,8, program penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur di Tahun 2022.
Zaidirina juga menyebutkan untuk Realisasi Pendapatan sebesar Rp 867,42 miliar atau sebesar Rp.95,45%.
“Target yang ditetapkan 2 realisasi belanja daerah sebesar rp839,85 miliar atau sebesar 94,58% dari target yang ditetapkan 3 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 10, 6 miliar atau sebesar 49,72% dan relasi pengeluaran pembiayaan sebesar 37,588 miliar atau 91,78% dari target yang ditetapkan angka tersebut sebelum Unaudited BPK,” ungkap zaidirina(san)