HUDHUDNEWS.CO AJOI Lampung Utara-
Dipandang tidak becus mengelola anggaran untuk pembayaran Publikasi kepada Media, Dua Pejabat di sekretariat DPRD Lampung Utara, Alipir ( Kabag), serta Winda (Kasubbag) di panggil Wakil Bupati Ardian Saputra.,,SH
admin by ADMIN Oktober 11, 2022
Dipandang tidak becus mengelola anggaran untuk pembayaran Publikasi kepada Media, Dua Pejabat di sekretariat DPRD Lampung Utara, Alipir ( Kabag), serta Winda (Kasubbag) di panggil Wakil Bupati Ardian Saputra.,,SH
Lampung Utara, Kotabumi – Senin (10/10/2022).
Bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Lampung Utara, kedua pejabat tersebut diminta untuk dapat segera membayarkan seluruh tunggakkan, baik tunggakkan Advertorial, maupun tunggakkan langganan media yang ada di Sekretariat DPRD.
“Saya minta Kalian ( Alipir, Kabag, serta Winda Kasubbag, red ) segeran mencari solusi, agar dapat segera membayarkan hak teman-teman Media” Ujar Ardian.
Dan Ardian berjanji akan melakukan pengawasan langsung terhadap hal tersebut, Wakil Bupati Lampung Utara itu juga, meminta kepada Asisten Satu Mankodri, S.H., M.M., melakukan pengawasan atas kinerja kedua pejabat di lingkungan sekretariat DPRD itu.
Pertemuan yang juga di hadirin oleh perwakilan-perwakilan dari organisasi kewartawanan tersebut, berakhir dengan kesepakatan, jika sampai dengan hari Kamis 13 Oktober 2022 Hak dari Media belum juga dibayar, maka seluruh organisasi kewartawanan akan turun ke jalan, guna menggelar aksi damai.
Pada saat di tanya kemana saja alokasi anggaran sebesar 2,1 M di salurkan, keduanya tidak dapat menjelaskan.
Atas dasar itu, bukan hanya turun kejalan, Gabungan Organisasi Kewartawanan juga memastikan akan membawa permasalahan dugaan korupsi dan penggelapan uang pembayaran publikasi media keranah hukum.
Donimansyah, Amd selaku ketua PWRI Lampung utara bersama Defriwansyah Ketua AJOI Lampura meminta APH untuk menindak lanjuti ke sekretariat DPRD Lampung utara.
“Dari tahun ke tahun ada permasalah dengan anggaran untuk mengaudit dan meriksa semua kegiatan di DPRD lampung utara karena dari tahun ke tahun selalu ada masalah dengan anggaran” ujarnya
“Untuk itu saya berharap Polres Lampung Utara, Polda Lampung bahkan Mabes polri dan KPK agar dapat menindak lanjuti temuan BPK perwakilan provisi Lampung, atas Kejanggalan pada Uang perjalanan Dinas, Uang Makan, sewa sound sistem dan sekarang uang untuk bayar media” pungkas Doni.
Begitu juga harap ketua AJOI Lampura, kita berharap supaya pihak aparat penegak hukum APH dapat mengaudit segala sesuatunya laporan spj penggunaan anggaran di sekretariat DPRD Lampung Utara karena diduga ada yang fiktif.tegasnya
(*)