TULANG BAWANG BARAT .hudhudnews.co
Ketua Kajian Keritis Pembangunan Publik (K3PP) kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) provinsi Lampung Soroti tiga (3) instansi Dimas penting harus dievaluatif PJ Bupati tubaba setelah empat sampai enam bulan berjalan.
Ketua K3PP Tubaba, Ahmad Basri mengatakan sekaligus berharap kepada PJ Bupati Tubaba, Zaidirina yang baru dilantik Gubernur Lampung Beberapa waktu lalu, menurutnya,
boleh dan melakukan evaluatif pada jajarannya kebawah yang menjadi kewenangan.
” Itu perlu dan penting agar mengetahui sejauh mana progres pekerjaan anak buahnya,” ungkapnya kepada wartawan media pada, Rabu pagi (1/6/22)
Menurut Ahmad Basri Aktivis jebola fakultas ilmu sosial politik universitas muhammadiyah Jogjakarta tahun 1997, itu dalam waktu dekat ini. Dari level kabag, sekretaris, hingga kepala Dinas, yang penting dan harus dievaluatif oleh PJ Bupati tubaba, yakni;
” Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan DPMT. Mutasi pergantian merupakan hal penting dari tiga dinas ini. Setidaknya wajah birokrasi menjadi lebih bersih dan bercahaya kedepannya,” harapannya.
Lanjut pria akrab disapa Abas Karta menerangkan, Evaluatif dan mutasi bukan merupakan sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi pasal 130 ayat ( 1) , ayat (2 ) dan ayat (3) dan pasal 131 ayat (4) tentang penjabat kepala daerah ( PP Nomor 49 Tahun 2008).
” Ada perkecualian setelah mendapatkan deskresi tertulis dari hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Catatannya harus bersifat tertulis atas persetujuan mutasi dari seorang PJ Bupati. Tentu Gubernur mengetahui mendapatkan informasi tujuan diadakan mutasi dijajaran birokrasi,” terangnya kembali.
Peluang adanya deskresi tertulis dari Kemendagri, katanya, merupakan legalitas penuh seorang PJ Bupati Tubaba melakukan mutasi dijajarannya tanpa legalitas tertulis dapat dikatakan cacat demi hukum apa yang dilakukan PJ Bupati. Ini yang harus dihindari dari seorang PJ Bupati.
“Jika PJ Bupati ingin mengadakan mutasi dijajarannya birokrasi setidaknya peran dan partisipasi publik opinion dijalankan. Hal itu sangat penting agar publik menjadi bagian dari kontrol jalannya kekuasaan birokrasi pemerintahan,” pungkasnya. (Santoso)