Tulang bawang barat.hudhudnews.co
Kepalo tiyuh Mulyo kencana,Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat(TuBaBa), Suyanta di duga terkesan alergi terhadap wartawan yang hendak di konfirmasi terkait informasi pengunaan realisasi dana desa(DD)tahun 2022, sebagai wujud ruang hak jawabnya.
Ketua Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun (LP Nasdem),Joni Setiawan. Mengatakan apa yang di lakukan oknum kepalo tiyuh tersebut itu tidak di benarkan jika selalu menghindari wartawan yang hendak melakukan control sosial, sehingga dapat menimbulkan asumsi buruk kabupaten (TUBaBa)di sampaikannya kepada wartawan pada Selasa 07/12/2022,di ruang kerjanya.Panaragan TUBABA.
“Menurut saya prilaku oknum kepalo tiyuh itu tidak benar terkesan ada yang di tutup-tutupi terkait realisasi penggunaan dana desa(DD)tahun 2022,merupakan hak jawab yang di berikan rekan media kepada oknum kepala tiyuh sehingga tidak berdampak stigma buruk dari masyarakat TUBABA”. Ucapnya.
Dirinya, menambahkan dalam pengelolaan Dana Desa harus jelas peruntukannya,sehingga pihaknya pun mencurigai adanya kejanggalan dalam penggunaan dana desa yang di lakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang merupakan kepala desa kaur dan kasi desa/tiyuh.
“jika memang benar adanya informasi yang kita dapat dari pemberitaan kawan media terkait pelanggaran atau penyalahgunaan dana desa,maka kita akan lakukan investigasi mendalam”. tegasnya
Joni juga menegaskan bahwa secara jelas negara telah membuat regulasi sebagai wujud tranparansi mulai dari undang undang keterbukaan informasi publik, agar peran media yang menjalankan undang undang pers mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.
“Undang undang nomor 14 tahun 2014 adalah payung hukum untuk keterbukaan informasi publik,undang undang nomor 40 tahun 1999 sebagai dasar jurnalis untuk mencari dan menyajikan informasi sehingga informasi yang di berikan kepada publik berimbang”. Tegasnya.
Ketua LP NASDEM juga menyampaikan akan ikut serta mendalami ketertutupan oknum kepala tiyuh Mulya kencana bila terdapat suatu kejanggalan, langkah-langkah hukum yang memang sudah di sediakan oleh negara sendiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
” Saya dan rekan-rekan lainnya dalam waktu dekat ini akan segera menindaklanjuti informasi tersebut ,guna memastikan kembali ,jika nanti di temukan adanya kejanggalan ,maka kami akan melaporkan ke aparat penegak hukum(APH)”.Tungkasnya
Sampai saat ini kepalo tiyuh Suyanta sendiri belum dapat di temui guna di mintai klarifikasi informasi tersebut.