HUD HUD LAMPUNG UTARA —Polemik pengelolaan parkir di Kabupaten Lampung Utara setelah Kepala Dinas Perhubungan menyebut Kepala UPPD Parkir mempunyai riwayat “kartu kuning”. Menarik perhatian praktisi hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE., CPS., menyoroti
Menurut Suwardi, pernyataan mengenai riwayat kesehatan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, yakni legalitas pungutan parkir, dasar penetapan setoran, serta pertanggungjawaban uang yang dipungut dari masyarakat.
“Jangan sampai persoalan pungutan parkir justru ditutupi dengan membuka riwayat kesehatan seseorang. Yang harus dijelaskan kepada publik adalah dasar hukum pungutannya, siapa yang memberikan perintah, berapa uang yang dipungut, dan apakah seluruhnya benar-benar disetorkan ke kas daerah,” tegas Suwardi saat dihubungi via WA pada Selasa (22/9/2026).
Ia menyayangkan apabila benar seseorang yang belum dinyatakan layak secara profesional untuk menjalankan tugas pelayanan publik tetap diberi kewenangan mengelola pemungutan uang parkir. Sebab, tugas tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat dan menyangkut penerimaan daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Meski demikian, Suwardi mengingatkan bahwa riwayat gangguan kesehatan jiwa tidak boleh digunakan untuk merendahkan, mendiskriminasi, ataupun menghakimi seseorang. Istilah “kartu kuning” juga tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran bahwa seseorang tidak mampu bekerja.
“Kelayakan seseorang dalam menjalankan jabatan harus ditentukan melalui pemeriksaan tenaga kesehatan yang berwenang, asesmen objektif, evaluasi kinerja, dan penilaian atas perilakunya dalam memberikan pelayanan. Bukan berdasarkan stigma atau pernyataan sepihak,” ujarnya.
Menurutnya, apabila pimpinan mengetahui adanya kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas bawahannya, pimpinan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi, pemeriksaan kesehatan, pendampingan, pengawasan, atau penyesuaian tugas. Pimpinan tidak dapat membiarkan pegawai menjalankan tugas yang sensitif, kemudian menjadikan kondisi kesehatan pegawai tersebut sebagai alasan ketika muncul persoalan.
Ada Laporan Setoran Rp1–1,5 Juta Per Bulan
Suwardi mengungkapkan bahwa dirinya juga menerima laporan dari masyarakat mengenai beberapa titik parkir lain yang diduga mengalami persoalan serupa. Berdasarkan laporan awal tersebut, terdapat pengelola atau pelaku usaha yang diminta menyetorkan uang parkir dengan nilai sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta setiap bulan.
“Saya memperoleh laporan bahwa persoalan ini diduga tidak hanya terjadi pada satu titik. Ada beberapa titik parkir yang disebut mengalami pola serupa, bahkan nilai setorannya dikabarkan mencapai Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per bulan. Informasi ini tentu harus segera ditelusuri dan diverifikasi oleh Inspektorat serta aparat yang berwenang,” katanya.
Menurut Suwardi, laporan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Jika pungutan dilakukan secara rutin, terorganisasi, dan mengatasnamakan pemerintah daerah, harus terdapat dasar hukum, penetapan objek, besaran tarif, surat tugas, karcis atau bukti pembayaran, mekanisme pencatatan, serta bukti penyetoran ke kas daerah.
Ia juga mendapatkan informasi bahwa dalam pelaksanaan pemungutan tersebut terdapat surat tugas yang diduga ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
“Kalau memang terdapat surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan, dokumen itu harus dibuka dan diperiksa. Apa dasar penerbitannya, kepada siapa kewenangan diberikan, di titik mana pungutan dilakukan, berapa tarif resminya, dan bagaimana mekanisme penyetorannya? Tanda tangan pejabat pada surat tugas membawa konsekuensi tanggung jawab administratif dan tidak dapat dilepaskan begitu saja,” tegasnya.
Suwardi menambahkan, keberadaan surat tugas tidak otomatis membuat suatu pungutan menjadi sah. Surat tugas hanya memberikan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, sedangkan pungutan kepada masyarakat tetap harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku.
“Surat tugas bukan dasar untuk menentukan tarif sesuka hati. Kalau uang dipungut atas nama retribusi daerah, harus jelas dasar hukumnya, objek dan subjeknya, tarifnya, bukti pembayarannya, serta penyetorannya ke kas daerah. Tanpa itu, pungutan tersebut patut diduga bermasalah,” jelasnya.
Jangan Bebankan Kesalahan kepada Bawahan
Suwardi menilai, pernyataan mengenai riwayat kesehatan Kepala UPPD Parkir justru menimbulkan pertanyaan baru mengenai mekanisme penempatan dan pengawasan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan.
“Jika pimpinan sejak awal mengetahui kondisi kesehatan bawahannya, mengapa yang bersangkutan tetap diberikan tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pengelolaan uang? Jika dianggap layak, jangan kemudian riwayat kesehatannya dibuka ketika muncul masalah. Sebaliknya, jika dinilai belum layak, mengapa tetap ditempatkan pada jabatan tersebut? Pimpinan harus menjawab persoalan ini secara terbuka,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab tidak dapat hanya dibebankan kepada Kepala UPPD Parkir. Apabila pelaksanaan pemungutan didasarkan pada surat tugas, perintah, pengetahuan, atau persetujuan atasan, pemeriksaan harus dilakukan sampai pada pejabat yang menerbitkan dan menandatangani dokumen tersebut.
Selain itu, informasi mengenai kesehatan seseorang merupakan data pribadi yang bersifat sensitif dan harus dilindungi. Penyampaiannya kepada publik harus mempunyai dasar dan tujuan yang sah serta tidak boleh merendahkan martabat orang yang bersangkutan.
“Pejabat publik seharusnya menjelaskan persoalan administrasi dan keuangan secara transparan, bukan membuka kondisi kesehatan bawahannya. Jangan sampai riwayat kesehatan dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban institusi,” ujarnya.
Desak Inspektorat Melakukan Audit Menyeluruh
Suwardi meminta Bupati Lampung Utara memerintahkan Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan parkir, bukan hanya memeriksa satu titik yang telah menjadi pemberitaan.
Audit tersebut, menurutnya, harus mencakup seluruh surat tugas pengelolaan parkir, penetapan titik parkir, besaran pungutan atau setoran, penggunaan karcis, identitas petugas, penerimaan setiap bulan, serta bukti penyetoran ke kas daerah.
“Jangan hanya meminta klarifikasi lisan. Cocokkan surat tugas, karcis, catatan penerimaan, bukti setor, dan jumlah uang yang sesungguhnya dipungut di lapangan. Jika terdapat selisih atau uang tidak masuk ke kas daerah, harus ditelusuri siapa yang menerima dan menikmati uang tersebut,” tegasnya.
Ia juga meminta para pemilik usaha dan pengelola titik parkir yang merasa pernah diminta memberikan setoran agar menyimpan surat tugas, kuitansi, bukti transfer, percakapan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan pembayaran.
“Bukti-bukti tersebut penting untuk memastikan apakah pungutan dilakukan berdasarkan ketentuan resmi atau justru merupakan pungutan di luar mekanisme yang sah,” katanya.
Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran administrasi, Suwardi meminta pemerintah daerah menjatuhkan sanksi secara tegas. Sementara itu, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, pungutan tanpa dasar hukum, atau penerimaan yang tidak disetorkan ke kas daerah, hasil pemeriksaan harus diteruskan kepada aparat penegak hukum.
“Persoalan ini bukan sekadar tentang perilaku seorang pejabat ketika menghadapi wartawan. Persoalan yang lebih penting adalah tata kelola uang publik. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menjelaskan ke mana aliran uang parkir tersebut, siapa yang memerintahkan pemungutan, dan siapa yang bertanggung jawab,” pungkas Suwardi.
(Tim)
