HUDHUD Lampung Utara –
Isu mengenai dugaan pungli berkedok uang komite di MAN 1 (Sekolah Menengah Atas Negeri) MAN Madrasah Aliyah Negeri Kotabumi Lampung Utara provinsi lampung tak terbantahkan,hasil investigasi media ini, disaat konfirmasi terhadap siswa setempat yang tidak disebut namanya, Siswa menjelaskan jika tiap bulan untuk uang SPP RP.100.000 (seratus ribu rupiah) tiap siswa atau uang komite.Jum,at 4/9/2026.
” Ya ada disini bayar SPP 100 ribu rupiah tiap bulan dan uang seragam 500 ribu , dan untuk buku juga ada satu mata pelajaran Rp,8.000 rupiah.jelas Siswa.
Melihat apa yang terjadi fakta di lapangan diduga ada indikasi pungli yang dilakukan oleh pihak kepala sekolah dengan Ketua Komite, diketahui Ketua Komite adalah kepala desa candimas kabuten lampung uara. Kuat adanya dugaan pungli karena pihak sekolah memungut uang 100.000 tiap siswa yang telah ditentukan dan menjadi kewajiban siswa-siswi yang harus dibayarkan tiap bulan.
Diketahui Secara hukum, SMA Negeri atau Komite Sekolah mutlak dilarang memungut SPP bulanan atau biaya apa pun yang sifatnya wajib dan mengikat dengan dalih “uang komite”.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, komite hanya diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa bantuan atau sumbangan sukarela, bukan pungutan. Jika uang komite tersebut ditentukan nominalnya, memiliki tenggat waktu pembayaran (misal rutin setiap bulan), dan bersifat wajib, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) yang melanggar hukum.
Selain itu juga Kepaladesa tidak boleh untuk menjabat sebagai ketua komite dalam hal rangkap jabatan.
Ketentuan Aturan
◦ Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah: Menyatakan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai pembina komite sekolah di tingkat desa/kelurahan, bukan sebagai anggota atau pengurus (seperti ketua, sekretaris, atau bendahara).
• Larangan Pengurus: Pasal 4 ayat (3) Permendikbud No. 75/2016 melarang pengurus Komite Sekolah berasal dari unsur pemerintah desa (pemdes), penyelenggara sekolah, maupun pejabat pemerintah/pendidikan lainnya.
Bahkan, beberapa daerah seperti Provinsi Lampung telah memperkuat kebijakan penghapusan pungutan uang komite agar operasional sekolah sepenuhnya ditanggung oleh anggaran pemerintah (BOS dan APBD).
Saat di konfirmasi melalui telpon selular nya Jenal Abidin ketua komite yang juga selaku kepala desa candi Mas.mengatakan Jum,at 4/9/2026.
” Iya saya selaku ketua komite MAN 1, menjabat baru satu tahun.
Saat awak media menanyakan prihal uang dugaan pungli Rp.100 ribu / siswa tiap bulan ketua komite membenarkan,
“iya betul sudah rapat dengan wali murid persetujuan wali murid juga kidah,bukan menentukan sendiri kesepakatan bersama antara komite dan wali murid.
Semua itu benar sumbangan yang tak terekrut degan BOS,
Prihal pungutan uang 500 ribu untuk baju itu tidak ada,saya tidak tau silahkan tanyakan dengan Humas.Ujar Zainal ketua komite yang juga selaku kepala desa candimas kecamatan Abung Selatan kabupaten lampung utara.
Kendati demikian sudah sepatutnya pihak instansi terkait maupun institusi penegak kan hukum kira nya dapat memanggil memeriksa Elfa Widyasari M,pd
kepala sekolah dan Zainal Abidin Ketua Komite karena diduga berkolaborasi untuk melakukan praktek pungli dengan dalil sumbangan tetapi di tetapkan angka dan di wajibkan bayar tiap bulan.
Saat awak media mengubungi Doni Kurniawan selaku humas MAN l, guna konfirmasi kepada kepala sekolah prihal dugaan pungli,Doni Kurniawan mengatakan,
” Insya Allah nanti kami sampaikan pak.
- Dilarang Memungut: Kepala madrasah dan komite madrasah dilarang memungut biaya atau iuran wajib berdalih SPP atau uang komite kepada siswa/wali murid.
- Alasan: Operasional madrasah negeri telah dicakup oleh anggaran rutin dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari DIPA APBN.
- Sumbangan Sukarela: Komite madrasah hanya boleh menggalang sumbangan atau bantuan yang sifatnya sukarela, tidak mengikat, tidak ditentukan jumlah nominalnya, dan tidak ada batas waktu penagihan.
- Larangan Pengelolaan: Pihak madrasah (kepala madrasah dan guru) dilarang ikut campur, mengatur, atau mengelola uang komite secara langsung. Pengelolaan murni dilakukan oleh Komite Madrasah secara transparan
: Nopen Tim
