Palembang – hudhudnews.co -Sumsel
Program MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah Salah satu Program unggulan Presiden Prabowo yang sangat baik dan harus kita kawal bersama, dibawah naungan BGN ( Badan Gizi Nasional) , mulai dilaksanakan pada tahun 2025 untuk membantu memenuhi gizi anak Indonesia dan sekaligus mengurangi pengangguran dan Stunting sekaligus bisa
memberdayakan Sumber daya manusia disekitarnya.
Dalam hal ini BGN diwakili KPPG disetiap wilayah untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan didapur maupun administrasi Juknis dan Juklak MBG didaerah untuk menjaga tidak adanya kecurangan ataupun kejahatan dalam penyajian serta pendistribusiannya.rabu (26/11/25).
Namun Fakta dilapangan berkata lain dengan masih banyaknya laporan tentang berbagai masalah seperti, makanan basi, menu gizi tidak sesuai standar, Tempat yang tidak layak, Pembuangan limbah , dan memasak nya terlalu dini , adanya keracunan massal yang lebih miris lagi makanan itu tidak di distribusikan dengan alasan siswa daring, lantas kemana jatah siswa yang sudah ada berdasarkan kontrak sudah dibiayai pemerintah, hal ini patut dipertanyakan dan harus ada yang bertanggung jawab.
kemudian dalam hal kerjasama adanya dugaan kongkalikong ataupun dikomersilkan dengan dipinta uang milyaran rupiah oleh oknum sehingga diduga permainan orang dalam, hanya Pejabat Negara Eksekutif dan legislatif saja yang bisa melakukan pengelolaan MBG tersebut dalam hal ini adanya berita viral sekumpulan orang melaporkan terkait dugaan uang setoran untuk bermitra membuka Dapur MBG di Polda Sumsel beberapa waktu yang lalu.
Dengan adanya laporan masyarakat yang menduga ada kecurangan indikasi konspirasi , gabungan beberapa awak media mencoba menelusuri kesekolah dan kedapur MBG namun tidak diizinkan bertemu kepala Dapur atau ahli gizi yang bertanggung jawab, selanjutnya tim media ke SPPG SUMBAGSEL untuk mengkonfirmasi dan menanyakan prosedur juknis dan juklak sebenarnya namun hanya bertemu bagian perwakilan saja yang tidak bisa memberikan jawaban secara rinci dan bertanggung jawab,.
Selanjutnya kami mengajukan surat permohonan audensi untuk mengetahui prosedur sebenarnya dan mereka meminta waktu 2 Minggu walaupun sudah hampir 3 Minggu namun kami belum juga bisa mendapat jawaban dari pihak KPPG SUMBAGSEL dengan alasan banyak kegiatan , begitu juga dihubungi beberapa kali tidak memberikan jawaban yang jelas.
Dalam hal ini perlu dipertanyakan dimana keterbukaan informasi publiknya.
Salah satu masyarakat inisial PR menyampaikan kekecewaannya kepada awak media,
“Disekolah anak saya tidak dapat MBG karena daring sedangkan sekolah lain itu dapat ,” Sepertinya pendistribusian ini dimanfaatkan oknum tertentu dan bisa saja didalam dapur tidak layak atau tidak sesuai standar karena kurang pengawasan selain itu wartawan dilarang untuk melakukan peliputan dan investigasi.” Ucapnya.
Kami harapkan kepada Pemerintah Pusat yang berwenang untuk melakukan sidak dan pemeriksaan ke SPPG SUMBAGSEL.
Oleh karena itu juga kami sebagai jurnalis mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berkontribusi mengawal serta melakukan monitoring dan pengawasan yang lebih aktif untuk sinergi menjaga tujuan mulia presiden prabowo jangan sampai ternoda untuk itu kita menjadi kontrol publik terkait hal tersebut. ArwinTim
#BGN
#Kemenkes
#PresidenPrabowo
