TulangBawang Barat.hudhudnews.co
Inspektorat kabupaten Tulang Bawang barat (tubaba) propinsi Lampung,akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dan segera akan melakukan Pemangilan terhadap pihak DPPKB serta pihak penyuluh KB terkait informasi dugaan penyimpangan anggaran pada tahun 2020.
Di sampaikan inspektur perana putera melalui muslim IRBAN V saat di temui di ruang kerjanya mengatakan pihak nya akan berkordinasi serta mempelajari terlebih dahulu dengan pimpinan Persoalan informasi temuan dari kawan-kawan media di lapangan.
“Kami akan segera berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan ,dan akan mempelajari mendalam lagi hasil informasi temuan kawan-kawan media di lapangan” ujarnya muslim pada (22/12/2022)
Terlebih lagi muslim menambahkan pihak akan segera melakukan klarifikasi dan pemanggilan terhadap pihak OPD terkait dalam waktu dekat jika hasil dari klarifikasi tersebut benar maka akan kita berikan sanksi.
“Setelah kita kordinasi dengan pimpinan maka kita akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak OPD pekan depan untuk di klarifikasi ,jika ada temuan kerugian negara maka akan kita kena kan sanksi administrasi pengembalian uang ke kas negara”ucapnya
“Kita juga akan melakukan Pemangilan kepada pihak penyuluh KB untuk di mintai keterangan “Tungkasnya
Di beritakan sebelumnya
Anggaran DPPKB Pada Tahun 2020 Diduga Fiktif dan Bermasalah
Dugaan penyimpangan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung, pada Tahun 2020 diduga fiktif.
Informasi yang dihimpun wartawan, pada tahun 2020 DPPKB Tubaba menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp2,3 miliar untuk kegiatan penyuluhan melalui Balai Penyuluhan KB. Kemudian kegiatan gerak PKK KB dan Kesatuan tahun 2020 dengan anggaran Rp24 juta. Program peningkatan kualitas pelayanan KB bagi keluarga prasejahtera dan KS sebesar Rp1,19 M. Pada tahun 2021, Anggaran Belanja Langsung DPPKB pada program KB juga mencapai 4 M.
Berdasarkan hasil investigasi wartawan, kegiatan tersebut diduga fiktif. Sebab, pada tahun 2020 jumlah pasian Covid-19 membludak. Sehingga tidak terjadinya kegiatan yang bersifat berkerumun seperti halnya penyuluhan KB.
Kemudian, informasi yang dikutip wartawan, beberapa Penyuluh KB di dua kecamatan tidak menerima dan tidak mengetahui sama sekali terkait realisasi anggaran DP2KB tahun 2020.
Salah satu Penyuluh KB Kecamatan di Tubaba yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, bahwa Penyuluh KB tingkat kecamatan memiliki tiga program. Ketiga program tersebut tidak menggunakan dana dari Dinas PPKB.
“Ketiga program itu diantaranya program pelayanan KB, pembentukan poktan dan pembinaan saja Semua kegiatan tersebut tidak ada anggaran yang berasal dari DP2KB Tubaba,” ujarnya saat dikutip wartawan.
Ditanya soal mekanisme pendanaan kegiatan, sumber terpercaya menyatakan, semua keuangan kegiatan diatur oleh DPPKB Tubaba. Sementara Penyuluh tugasnya menjadi fasilitator.
“Dalam setiap kegiatan, sepeserpun kami tidak mengetahui tentang anggaran. Tugas kami menyiapkan tempat dan lain sebagainya. Hanya itu tugas kami. Urusan anggaran kami tidak tahu. Semua sudah diatur orang dinas,” ucapnya.
Di singgung soal apa saja pendanaan yang di terima pihak penyuluh dari dinas DPPKB dan termasuk Anggaran rehab gedung balai ,sementara penyuluh sendiri menepis tidak pernah terima pendanaan.
“Kalau untuk tahun 2020 kita tidak dapat sama sekali anggran dari dinas,kalau rehab gedung itu ada tapi tidak banyak karena semua itu dinas yang kelolah kami cuma di minta untuk siapin tenaga kerja saja,makanya kami tidak tahu berapa anggaran nya”jelasnya
Jelasnya kembali kalau untuk program penyuluh tidak semua pakai anggaran termasuk operasional juga tidak ada ,apa lagi sampai Sebesar itu anggran nya.
“Tidak semua kegiatan kami penyuluh itu pakai anggaran ,jadi saya sendiri pun bingung anggaran apa yang di maksudnya ,seingatnya saya tidak ada anggaran yang besar termasuk juga biaya operasional juga tidak ada”pungkasnya(san)
