Dugaan Penyalahgunaan Jabatan, PH Gigih Sebut Tak Ada Unsur Kesengajaan

oleh -121 views

Hudhudnews.co – Kasus Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap tersangka Nirwan Yusman, kepala bidang perizinan dan non-perizinan di kantor Dinas PMPTSP Lampung, dibantah oleh penasihat hukum tersangka.

Kuasa hukum tersangka, Gigih, menyatakan bahwa dugaan tindakan korupsi yang dilakukan kliennya tanpa adanya unsur kesengajaan, melainkan dipaksa oknum biro jasa.2/10/20.

Menurut gigih suci prayudi SH sebelum operasi yg disebut tangkap tangan (OTT) dilakukan unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Nirwan sedang bertemu dengan seorang pria perwakilan dari biro jasa saudara hartono yang saat ini juga sudah dilaporkan oleh klien nya yang lain terkait penggunaan label perusahaan tanpa izin.

“Fakta kejadian sesungguhnya, Kabid Nirwan Yustian sedang bertemu dengan Hartono yang mengatasnamakan biro jasa CV Andalan,” ujar Gigih, dalam keterangan saat dikonfirmasi buanainformasi.tv

Menurutnya, pertemuan dengan oknum yang mengaku perwakilan CV Andalan bernama Hartono ini diterima Kabid Nirwan di ruang kerjanya.

Gigih menyebut jika klien nya saat itu sudah menolak pemberian uang yang ditinggal Hartono di atas meja kerjanya,
Namun Hartono terus memaksa klien nya untuk menerima uang tersebut.
“Ketika diterima uang tersebut atas nama hubungan pribadi dari biro jasa ujar hartono namun tak lama berselang tiba-tiba masuk beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kliennya dan dinyatakan OTT,” jelas Gagih.

Masih menurut gigih, Hartono bukanlah pemohon resmi melainkan datang mengatas namakan biro jasa (calo perizinan). Sehingga Hartono tidak bisa diterima di loket pelayanan.
Karena itu kliennya mengungkap bahwa Hartono meminta bantuan, yang dari segi persyaratan masih ada yang belum terpenuhi.
“Sifat pelayanan di Dinas PMPTSP sebenarnya kan pemohon mengajukan Permohonan izin yang sudah melengkapi syarat-syaratnya,” kata Gigih.
Diketahui, permohonan pembuatan surat izin melalui Hartono ini untuk sembilan perusahaan sekaligus yakni Karya Rafi Sejahtera, Alfiya Hostel, DAYAN Waterboom, PT. Mandala Lestari Hotel, PT. Inspirasi Rasa Katulistiwa, Donini Loundry, CV Arum Abadi, PO Krakatau, CV Akabay.
Menurutnya, baik perusahaan perorangan atau yang memiliki badan hukum diurus Hartono secara tersirat sudah memberikan kuasa hubungan keperdataan.
Kemudian Hartono melakukan hubungan dengan Kabid dan diterima berdasarkan hubungan keperdataan juga sebagai biro jasa.
“Kalau mau hubungan administrasi seharusnya Hartono mengurusnya ke loket dengan membawa dokumen yang sudah lengkap. Di sana tidak dikenakan biaya sesuai perda nol rupiah,” ujar Gigih.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Resky Maulana tidak menampik mengenai identitas calo yang diembuskan oleh penasihat hukum tersangka.
Menurut Rezky, hal tersebut merupakan salah satu bentuk pembenaran (pembelaan) tersangka, yang diklarifikasikan melalui penasihat hukumnya.
“Jadi kalau ada upaya mengklarifikasi kejadian itu adalah hak tersangka,” ungkap Rezky.
Rezky menjelaskan, perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang menyangkut Nirwan, tidak serta merta terjadi pada hari penangkapan saja.
Bahkan, lanjut Rezky proses negosiasi antara pemohon ijin dan Kabid Perizinan ini diduga sudah terjadi sejak lama.
“Permohonan surat ijin itu tidak dilakukan pada hari yang bersamaan saja, melainkan sudah terinformasi sejak beberapa hari sebelumnya,” kata Rezky.

( Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *